KEADILAN

Thomas Sembiring, Kordinator Eksekutif JN

“Human rights are not only violated by terrorism, repression or assassination, but also by unfair economic structures that creates huge inequalities” Pope Francis, The Guardian

Pada tahun 2009 Paus Fransiskus yang masih menjadi seorang Kardinal mengecam pemerintahan Néstor Kirchner, suami Presiden Argentina saat ini Cristina Fernández de Kirchner. Kecaman itu tak lain disebabkan oleh kesenjangan yang semakin melebar di negara Amerika Latin tersebut. Perekonomian menunjukkan gejala ketidakadilan dimana kaum miskin semakin jauh dari hak-haknya untuk mendapatkan kesejahteraan. Pernyataannya tersebut sempat menjadi tajuk utama pemberitaan di negara tersebut. Paus yang hidup dengan satu paru-paru ini mengecam kebijakan rezim yang berlangsung dengan menyebutnya sebagai sebuah tindakan yang tidak bermoral dan tidak adil.

Beberapa tahun dari peristiwa tersebut, Jesuit yang bersahaja itu menjadi salah satu pemimpin gereja yang fenomenal. Sikapnya yang luwes dan tidak terjebak oleh protokoler kepausan telah mengundang mata dunia pada tahta suci di Roma yang tengah menghadapi berbagai tantangan. Sekarang dimana Paus Fransiskus berdiri sebagai pemimpin, tanpa segan ia melakukan otokritik juga terhadap praktik-praktik ketidakadilan yang berlangsung dalam tubuh gereja yang dicintainya. Beberapa langkah penting dan
pesannya secara lugas menunjukkan hasratnya untuk membawa gereja secara lebih nyata menjadi bagian dari solusi persoalan ketidakadilan dunia.

Persoalan ketidakadilan dalam wilayah ekonomi memang telah menjadi sebuah isu panjang dalam sejarah peradaban. Isu ini bahkan telah melahirkan pemikiran-pemikiran yang saling bertarung dan melahirkan tokohnya masing-masing. Pertarungan antara kaum borjuis dibawah semangat kapitalisme global dan kaum proletar dengan gerakan sosialisme sampai detik ini masih berlanjut. Pada titik ini kita paham bahwa dunia sepenuhnya masih berada dalam gejolak ketidakadilan yang kadang menimbulkan gesekan bahkan perang.

Dalam konteks hidup kita di Indonesia, kita melihat ironi yang sama. Ironi dimana negeri yang berdiri diatas kekayaan alam yang luar biasa masih terjebak dalam ketidakadilan ekonomi. Lebih dari itu mentalitas korup yang merasuki sistem dan kebijakan turut melanggengkan kemiskinan di usia republik yang telah memasuki tahun ke 68. Korupsi dan permainan busuk di balik kebijakan ekonomi telah menempatkan rakyat sebagai pihak yang harus menanggung beban. Sementara itu banyak politisi yang menjadi pemegang mandat di pemerintahan pun tampaknya lebih banyak menempatkan kepentingan golongan dan partainya diatas kepentingan masyarakat yang lebih luas. 

Semangat keadilan sosial sebagai salah satu dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang tegas dinyatakan dalam Pancasila dan dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945 pun tak lepas dari sabotase kepentingan pihak tertentu. Kita bisa melihat semangat mengelola kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat sesungguhnya sampai detik ini belum lagi menunjukkan wujudnya. Melalui berbagai cara kepentingan “invisible hand” menggerogoti dan memanfaatkan mental korup dari sebagian politisi kita. Pancasila itu sendiri dibiarkan layu tanpa berkembang ditengah menguatnya arus fundamentalisme yang secara terang-terangan menyerangnya.

Sebagian dari kita barangkali melihat fakta ini sebagai sebuah realitas biasa. Sebab puluhan tahun kita membiasakan diri dengan kondisi yang sebenarnya tidak adil. Kita telah terbiasa dengan sistem dan struktur ekonomi yang timpang tanpa mampu bertindak signifikan. Sebagian besar lagi dari kaum muda kita bahkan apatis menghadapi situasi ini dan memilih untuk tidak memikirkannya. Namun pada akhirnya situasi ketidakadilan ini akan semakin tampak dalam wajah yang lebih mengerikan bila kaum muda Indonesia sebagai pewaris masa yang akan datang tidak juga membangun keterlibatannya.

Kritik tajam Paus Fransiskus terhadap ketidakadilan ekonomi sebagai sesuatu yang tidak bermoral mesti menjadi salah satu refleksi kita.  Bagaimanapun perekonomian yang juga dipengaruhi oleh kebijakan politik mesti mendorong kita untuk semakin kritis terhadap isu ketidakadilan ini. Semakin menguatnya apatisme terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan isu sosial, ekonomi dan politik akan makin menguatkan cengkeraman monster ketidakadilan dalam kehidupan kita. Kita perlu membangun aksi yang lebih dari sekadar mengeluhkan kenaikan harga barang –barang kebutuhan hidup maupun mahalnya biaya pendidikan.  Kita perlu membangun sikap mawas diri dan keterlibatan dalam setiap hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Bagi mereka yang merasa peduli dengan isu keadilan sosial namun alergi terhadap keterlibatan dalam politik, sekali lagi kita perlu bersikap jernih. Sebab seluruh ketidakadilan sosial dan ekonomi yang berlangsung di republik ini dipengaruhi oleh kekuatan politik.

Berkaitan dengan ini Paus Fransiskus itu sendiri pernah berkata “Politics is a noble activity. We should revalue it, practise it with vocation and a dedication that requires testimony, martyrdom, that is to die for the common good”